Dinas Dikpora Minta Outcome Pendidikan Karakter Harus Jelas

SLAWI – Maraknya fenomena kenakalan pelajar yang belakangan ini terjadi seperti membolos, tawuran, geng motor, tindakan kriminal sampai adanya imbas berkembangnya teknologi informasi yang berdampak mudahnya pelajar mengakses dan mengunduh gambar porno. 

Dimana kasus kenalan pelajar tersebut didominasi oleh pelajar yang mengenakan pakaian OSIS. Sementara disisi lain, prilaku pelajar yang positif dalam pengabdiannya kepada masyarakat seperti penghijauan, pengamanan hari besar/lebaran, bencana alam, gerakan kebersihan dan sebagainya didominasi oleh pelajar yang berseragam Pramuka.

Hal itu terkuat dan menjadi perhatian serius semua pihak terkait saat Koordinasi dan Orientasi Singkat (KOS) Ka Mabigus Berbasis Satuan Pendidikan tentang implementasi UU Pramuka dalam Pendidikan Kepramukaan dan Karakter Bangsa yang digelar Kwarcab Pramuka Kabupaten Tegal, Jum'at (21/12) di Aula SMK Negeri 1 Adiwerna yang dihadiri ratusan Kepala SMP dan SMA sederajat Negeri/Swasta  se Kabupaten Tegal.

Sekretaris Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Drs Edi Budiyanto, M.Pd, sata memaparkan kebijakan Dinas Dikpora terhadap Pendidikan Pramuka dan Karakter bangsa mengingatkan proses implementasi pendidikan karakter melalui Pramuka diharapkan tidak hanya pada Out put saja, yakni pada tataran terlaksananya program pendidikan karakter di sekolah melalui kegiatan Pramuka kemudian mandeg disitu saja. Akan tetapi, harus ada outcome / hasil yang jelas.

“Apa itu, yakni terbentuknya & meningkatnya sikap perilaku positif, karakter yang kuat, tatanan nilai – nilai luhur bagi anak anak kita sebagai anggota Pramuka,” katanya.

Setelah itu, sambung Edi, baru akan terlihat benefit   manfaatnya, yakni meningkatnya kualitas hidup kita dan meningkatnya kualitas hidup anggota pramuka secara komprehensif dan dampak yang diharapkan jangka panjang sebagain impact.

“Tentu saja terbentuknya pribadi yang bermanfaat bagi lingkungannya,” tandasnya

Dalam kesempatan tersebut, Edi yang juga Waka Kwarcab Bidang Usaha, Keuangan dan Sarpras berharap Pramuka tidak lagi sebagai kegiatan ekstra kurikuler pilihan tetapi diharapkan menjadi eskul wajib. Kegiatan Pramuka  di sekolah jangan hanya yang  bersifat seremonial (upacara, kemah) tapi harus berkembang menyentuh setiap sendi kehidupan (memotong daur  mata rantai kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, ketidakberdayaan)

“Kepala Sekolah (KS) sebagai Kamabigus memberikan perhatian secara proporsional terhadap kegiatan Pramuka di sekolahnya,” tegas Edi.

Sementara itu salah satu peserta perwakilan Kwarran, Irianto Dwi Asmoro, S.Pd meminta adanya kebijakan yang tegas dari Dinas Dikpora terkait kegiatan Pramuka dan pemakaian seragam Pramuka pada salah satu hari aktif sekolah misal pada hari Jumat.

“Saya minta ada kebijakan yang tegas dari Dikpora tentang kegiatan Pramuka sehingga jadi pijakan kita,” harap Ketua Kwarran Dukuhwaru. (Admin/s@n)